Pentingnya Akses Terhadap Bantuan Hukum Polres Nabire Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Pentingnya Akses Terhadap Bantuan Hukum Polres Nabire Bagi Masyarakat Kurang Mampu

Bantuan hukum merupakan hak setiap individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata. Namun, sayangnya tidak semua masyarakat memiliki akses yang sama terhadap bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara finansial. Oleh karena itu, pentingnya akses terhadap bantuan hukum dari Polres Nabire bagi masyarakat kurang mampu sangatlah vital.

Kepala Polres Nabire, AKBP Budi Utomo, mengungkapkan bahwa pihaknya selalu siap memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Menurutnya, setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan hukum yang adil dan merata, tanpa terkecuali. “Kami berkomitmen untuk memberikan akses terhadap bantuan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu,” ujar AKBP Budi Utomo.

Menurut data dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nabire, banyak kasus hukum yang dialami oleh masyarakat kurang mampu akibat dari ketidakmampuan mereka dalam mengakses bantuan hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya adanya akses terhadap bantuan hukum dari Polres Nabire bagi masyarakat kurang mampu.

Pakar hukum dari Universitas Cenderawasih, Prof. Dr. Andi Widya, juga menekankan pentingnya akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu. Menurutnya, bantuan hukum adalah hak asasi setiap individu yang harus dijamin oleh negara. “Semua warga Negara, tanpa terkecuali, harus mendapatkan akses yang sama terhadap bantuan hukum, terutama bagi mereka yang kurang mampu,” ungkap Prof. Dr. Andi Widya.

Dengan demikian, peran Polres Nabire dalam memberikan akses terhadap bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu sangatlah penting. Dengan adanya akses tersebut, diharapkan masyarakat kurang mampu dapat mendapatkan perlindungan hukum yang layak dan adil. Oleh karena itu, kolaborasi antara Polres Nabire, LBH, dan pakar hukum sangatlah diperlukan untuk meningkatkan akses terhadap bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu.